Dukung Pilkada Langsung, PKB Apresiasi Partai Demokrat

342
Sejumlah anggota dewan pengurus pusat Partai Kebangkitan Bangsa menabuh bedug sebagai simbol dibukanya Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 2014 di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (31/8). (sumber: Antara/Suryanto)
Sejumlah anggota dewan pengurus pusat Partai Kebangkitan Bangsa menabuh bedug sebagai simbol dibukanya Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 2014 di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (31/8). (sumber: Antara/Suryanto)
Sejumlah anggota dewan pengurus pusat Partai Kebangkitan Bangsa menabuh bedug sebagai simbol dibukanya Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 2014 di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (31/8). (sumber: Antara/Suryanto)

Jakarta – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengapresiasi sikap tegas Partai Demokrat (PD) yang mendukung pelaksanaan Pilkada secara langsung. Kebijakan ini dinilai selaras dengan keinginan rakyat.

“Memang sudah seharusnya semua pihak berkepentingan terhadap Pilkada langsung, karena itu salah satu capaian reformasi yang penting, konstitusional dan selaras dengan sistem presidensialisme di tingkat nasional,” kata Sekjen DPP PKB, M.Hanif Dhakiri di Jakarta, Kamis (18/9).

Sikap tegas tersebut diharapkan segera diikuti oleh partai lain. Jika tetap bersikeras menginginkan mekanisme pemilihan kepala daerah lewat DPRD, maka hal itu adalah bentuk kemunduran kedaulatan rakyat.

“Lobi-lobi dan komunikasi terus kami lakukan dengan semua partai agar ide menjaga kedaulatan rakyat melalui Pilkada langsung itu bisa diterima semua pihak,” ujarnya.

Sikap resmi Demokrat terkait RUU Pilkada disampaikan langsung oleh Ketua Harian Partai Demokrat, Syarief Hasan.

“Partai Demokrat pada hari ini secara tegas menyatakan bahwa yang menjadi pilihan partai adalah pilkada yang dilakukan langsung dengan catatan harus ada 10 perbaikan atau perubahan besar yang dimasukkan dalam RUU,” katanya dalam konferensi pers di Kantor DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Kamis (18/9).

Sepuluh catatan yang diinginkan itu, adalah uji publik atas integeritas dan kompetensi cagub, cabup, cawalikot, efisiensi biaya pilkada harus dan mutlak, pengaturan kampanye dan pembatasan dana, akuntabilitas penggunaan dana kampanye, dan larangan politik uang dan sewa kendaraan partai.

Selain itu, larangan untuk melakukan fitnah dan kampanye hitam, larangan pelibatan aparat birokrasi, larangan pencopotan aparat birokrasi pascapilkada, penyelesaian sengketa pasca-pilkada, pencegahan kekerasan dan pertanggung jawaban hukum pendukung calon atas keputusan pendukung.

Kalau ini dilanggar, PD ingin calon tersebut harus didiskualifikasi.

Penulis: Markus Junianto Sihaloho/FIR
Sumber: Beritasatu.com