17 Tesis Soal Demokrasi, Partai, Kabinet & Masalah Rangkap Jabatan

391

1. Dalam sistem presidensialisme, urusan arsitektur pemerintahan dan kabinet adalah hak prerogratif presiden. Itu tidak bisa diganggu gugat. Kita sangat hormati itu.

2. Demokrasi itu rezim partai politik dan partai politik adalah rezim utama demokrasi. Tak ada demokrasi tanpa partai politik. Berikan hak partai kepada partai, dan hak publik kepada publik. Dengan begitu demokrasi menjadi kuat dan indah.

3. Kepentingan partai politik jangan selalu dianggap bertentangan dengan kepentingan publik atau negara. Partai mengemban cita-cita, memiliki ideologi dan visi-misi. Partai juga punya basis konstituensi yang jelas. Absah berbicara atas nama rakyat.

4. Partai dan profesional memang dunia berbeda, tetapi isinya sama-sama manusia. Partai politik bukan kumpulan para iblis, dan dunia profesional bukan dunia para malaikat. Malaikat dan iblis berselancar di antara manusia dalam kedua dunia.

5. Betapa sering kita lupa bahwa founding fathers Indonesia adalah orang partai atau para politisi, apapun embel-embel di depan atau belakang namanya. Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, Kiai Wahid Hasyim dll.

6. Berpikir dikotomis soal latar belakang partai atau profesional itu tidak relevan. Dalam dunia nyata, banyak profesional di dalam partai, dan banyak “politisi” di dunia profesional.

7. Nalar berpikir dikotomis adalah nalar Barat yang sudah tumbang oleh “fuzzy logic”. Dunia modern makin kompleks dan terus berubah. Tidak ada apel yang benar-benar hijau dan tidak ada apel yang benar-benar merah. Yang ada adalah apel hijau dengan bintik-bintik merah dan apel merah dengan bintik-bintik hijau. Universe is not black and white!

8. Gus Dur pernah mengkritik nalar Barat yg dikotomis itu. Orang timur, kata Gus Dur, berpikir komprehensif dan komplementer. Tidak parsial, tetapi utuh! Hasilnya: kearifan, kebijaksanaan.

9. Salah satu fungsi utama partai adalah rekruitmen politik, kaderisasi kepemimpinan. Menteri adalah jabatan politik, bukan profesional, bukan karir. Oleh karenanya, kualifikasi utama Menteri adalah kepemimpinan (leadership) dan integritas. Kualifikasi penting tambahannya adalah kompetensi atau keahlian.

10. Tantangan utama kementrian pasca reformasi adalah birokrasi yang “bermain politik” dan pemburu rente. Dibanding sektor yang lain, birokrasi relatif belum banyak disentuh oleh reformasi. Perubahan birokrasi memerlukan kepemimpinan yang kuat, berani dan kreatif.

11. Menteri dari partai politik merupakan nilai tambah bagi efektifitas pemerintahan, terlebih dalam sistem presidensialisme multipartai. Eksistensi menteri partai berkorelasi positif dengan dukungan legislatif kepada pemerintah. Tanpa dukungan memadai dari legislatif, pemerintahan tidak bisa berjalan efektif. Bisa bernasib seperti sepasang rel kereta api: sejajar dan bersama tetapi tidak pernah ketemu.

12. Kementrian yang dipegang orang partai adalah etalase  politik partai. Jika kinerja menterinya baik, maka baik pula partainya. Begitu sebaliknya. Partai politik berkepentingan langsung terhadap suksesnya kinerja kementerian.

13. Masalah rangkap jabatan partai dan kabinet adalah isu yang tidak relevan. Tak beralasan kuat. Selalu muncul setiap ada proses pembentukan pemerintahan baru. Pengurus partai di legislatif memprioritaskan dirinya bekerja sebagai legislator. Begitu juga kalau pengurus partai di kabinet. Mereka fokus sebagai anggota kabinet. Partai diurus di sisa waktu, lebih sering malam hari atau hari libur. Disamping itu, partai tidak dikelola perorangan. Banyak second liner dari para pengurus. Begitulah faktanya.

14. Adakah di dunia ini loyalitas tunggal? Tidak bisakah kita melayani Tuhan dan negara sekaligus? Bukankah yang berorganisasi itu bukan hanya orang partai dan yang namanya organisasi itu juga bukan partai saja? Bagi pengurus dan kadernya, partai politik ibarat orang tua, sementara kabinet ibarat mertua. Memaksa seseorang mencintai orang tuanya dan mengabaikan mertuanya, itu tidak benar. Begitu juga, memaksa seseorang lebih mencintai mertua ketimbang orang tuanya, itu perbuatan aniaya. Orang tua maupun mertua, keduanya adalah orang tua kita.

15. Masalah korupsi adalah masalah kekuasaan. Siapa saja yang disana, entah orang partai atau profesional, berpotensi sama. Dari segi individu, yang membedakannya adalah integritas yang bisa dilihat dari rekam jejak. Maka kuncinya adalah orang yang berintegritas dan sistem yang bisa menutup celah korupsi. Orang berintegritas yang pernah berada dalam pusaran kekuasaan dengan yang belum pernah sama sekali dalam kekuasaan, itu juga beda. Yang satu integritas yang sudah teruji, yang lain integritas yang belum teruji.

16. Dari banyak pengalaman, orang partai dan orang dari kalangan profesional sama-sama bisa korupsi. Bahkan tidak sedikit korupsi pejabat berlatar belakang profesional bernilai spektakuler. Mafia Barkeley zaman Orde Baru yang sering disebut sebagai penanam saham korupsi ekonomi negara dan ketergantungan Indonesia pada hutang luar negeri adalah mafia profesional, bukan mafia partai. Sejumlah kasus korupsi dengan angka trilyunan yang spektakuler juga menunjuk kepada pelaku profesional, bukan partai.

17. Sikap terhadap wacana rangkap jabatan merupakan hal prinsip guna menguatkan presidensialisme multipartai dan mewujudkan demokrasi yang stabil. Tidak ada kaitannya dengan kabinet yang akan datang. Itu mutlak kewenangan dan hak prerogratif presiden. Demikian pula soal kinerja anggota kabinet yang merangkap pengurus partai, itu perkara komitmen yang dibangun antara presiden dengan calon anggota kabinetnya. #MHD

http://politik.kompasiana.com/2014/08/26/17-tesis-soal-demokrasi-partai-kabinet-masalah-rangkap-jabatan-682873.html